WajahNegeri.com, BONE – Pemerintah Kabupaten Bone bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Baruga La Teya Riduni, Senin (24/8/2026),
Pemkab Bone resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian BBM Bersubsidi Merah Putih sekaligus mengamankan persetujuan penambahan pasokan dari Pertamina.
Rakor dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, didampingi Asisten II Setdakab Bone, Andi Amran. Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., hadir secara virtual, sementara perwakilan Pertamina Patra Niaga, manajer SPBU, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta aktivis mahasiswa turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Pasokan Tambahan Disetujui
Menanggapi kelangkaan di lapangan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone, Anwar, menyatakan bahwa solusi jangka pendek berupa pengiriman tambahan mobil tangki telah disepakati untuk dikirimkan hari ini.
Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin menegaskan bahwa permintaan drop tambahan pasokan untuk wilayah Bone telah mendapat persetujuan dari Pertamina. “Alhamdulillah, permintaan kami disetujui. Ini adalah langkah cepat untuk meredakan antrean dan memastikan kebutuhan masyarakat segera terpenuhi,” ujar Wabup.
Ia menjelaskan bahwa penambahan pasokan adalah solusi teknis sesaat, sedangkan pembentukan Satgas merupakan langkah strategis jangka panjang untuk menertibkan distribusi agar berjalan transparan dan tepat sasaran.
Sasar Oknum “Jeriken” dan Modifikasi Tangki
Pembentukan Satgas ini mendapat dukungan luas, termasuk dari unsur kecamatan dan masyarakat sipil. Camat Bengo, Andi Azhary Pratama, mengaku siap menjadi bagian dari Satgas 24 jam setelah mengalami sendiri dampak antrean panjang. Ia menyoroti adanya indikasi penggunaan kendaraan dengan tangki termodifikasi yang melakukan pembelian berulang dalam sehari.
Senada dengan itu, aktivis masyarakat Nurwan Tifta mendesak penegakan aturan terhadap pembelian menggunakan jeriken dan pengawasan ketat terhadap SPBU. “Tertibkan pembelian jeriken dan awasi ketat SPBU. Banyak pelangsir menggunakan modifikasi tangki untuk mengambil keuntungan ilegal,” tegasnya.
Peringatan Tegas Bupati
Bupati Andi Asman Sulaiman memberikan pesan tegas bahwa subsidi negara hanya untuk masyarakat berhak, bukan untuk dikomersialisasikan. Ia menginstruksikan Satgas untuk tidak hanya berjaga di SPBU, tetapi juga menelusuri aliran distribusi BBM pasca-pembelian.
“Kita akan telusuri siapa pembeli, ke mana BBM dibawa, dan untuk apa digunakan. Apakah untuk kebutuhan riil seperti pertanian dan perikanan, atau hanya kedok penimbunan? Jika ditemukan pelanggaran, Satgas bersama aparat penegak hukum (APH) akan bertindak tegas. Jangan coba-coba menyalahgunakan BBM bersubsidi,” peringatan Bupati AAS.
Dengan sinergi antara penambahan pasokan fisik dan penegakan hukum melalui Satgas, Pemkab Bone berharap stabilitas distribusi BBM bersubsidi di wilayahnya dapat segera pulih dan dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
(Zul/Red)
Wabup Bone: Pertamina Setujui Drop Tangki Tambahan, Satgas Siap Tindak Oknum Penyalahgunaan Solar-Pertalite
