Wabup Bone Buka Workshop Pengelolaan Keuangan Desa, Dorong 328 Desa Kelola Anggaran Secara Efektif dan Akuntabel

WajahNegeri.Com, BONE, — Pengelolaan keuangan dan pembangunan 328 desa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dinilai membutuhkan kapasitas aparatur yang kuat agar anggaran desa dapat dikelola secara efektif, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Hal itu mengemuka dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang dibuka Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., di Gedung PKK Kabupaten Bone, Senin (10/8/2026).

Workshop tersebut diselenggarakan melalui kerja sama dengan anggota DPR RI Andi Yuliani Paris, dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Bone, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Pelaksanaan kegiatan didukung pembiayaan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPKP, diikuti 277 peserta yang terdiri atas kepala desa, pendamping desa, camat, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan badan usaha milik desa (BUMDes) dan sebagian kepala desa mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom.

Koordinator Pengawasan BPKP, Indra Kurniawan, mengatakan penguatan kapasitas aparatur desa menjadi salah satu hal penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.

Menurut Indra, aparatur desa perlu memahami tata kelola anggaran dan pembangunan agar setiap program dapat dilaksanakan secara efektif serta tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Sementara Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin mengatakan penguatan kapasitas desa penting dilakukan karena desa memiliki potensi besar sebagai penggerak pembangunan daerah.

Ia menilai pembangunan desa tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah daerah. Sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, DPR RI, serta berbagai lembaga negara dinilai diperlukan untuk mempercepat pembangunan.

Karena itu, Andi Akmal Pasluddin menyatakan Pemerintah Kabupaten Bone terbuka terhadap dukungan dari anggota DPR RI, termasuk dalam mendorong program pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia berharap keterwakilan Bone di tingkat nasional dapat ikut memperjuangkan peningkatan dukungan anggaran bagi daerah.

Andi Akmal Pasluddin menyebut Komisi XI DPR RI memiliki posisi strategis dalam pembahasan kebijakan keuangan negara serta sejumlah lembaga yang berkaitan dengan sektor tersebut, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan BPKP.

“Apalagi dengan adanya perwakilan kita di DPR, ada Pak Menteri Pertanian dan Pak Gubernur. Insyaallah kita bisa bersama-sama membangun Bone yang lebih baik,” tutup Andi Akmal.(*)