BONE, WAJAHNEGERI.COM – Aliansi Kontraktor Bone (AKB) dibawah Korlap Eko Wahyudi bersama puluhan Kontraktor di Kabupaten Bone, melakukan aksi demo di ruang badan anggaran DPRD Bone, Rabu (3/1/2024).
Aksi demo tersebut tanpa alasan, ini adalah demo kedua setelah sebelumnya aksi yang sama dilakukan pada Hari Anti Korupsi 9 Desember 2023 lalu, karena tuntutan mereka pada saat itu belum terealisasi maka hari ini kembali turun aksi agar tuntutan pembayaran ke kontraktor segera diselesaikan.
Anggota DPRD yang hadir menerima aspirasi yakni, Indra Jaya (komisi 3), A. Salam (Komisi 4), A. Idris Alang (Komisi 2), Umar (Komisi 4), dan Sekwan DPRD (A. Hasanuddin).
“Hal ini adalah beban moral dan moril bagi kami para kontraktor, jika Pemerintah Daerah tidak membayarkan kontrak kerja yang telah kami selesaikan pengerjaanya. Sedangkan upah tukang, material harus segera kami bayarkan sementara pembayaran dari Pemda tidak ada sama sekali,” kata Ketua AKB Eko Wahyudi saat ditemui.
Eko menyebutkan, pihaknya mendapatkan informasi jika Dana Alokasi Umum (DAU) earmarking dari pusat sudah ditransfer ke Pemerintah Daerah sejak bulan Oktober lalu.
“Lalu kemana raibnya dana tersebut. Kenapa tidak ada yang menjawab ini? Jadi tidak ada alasan yang bisa kami terima jika pemerintah daerah tidak bisa membayar kami,” tegasnya.
Sementara itu, penjabat (pj) kepala BKAD Bone A. Irsal mengatkan pihaknya optimis bisa menyelesaikan pembayaran untuk rekanan yang saat ini ada sekitar 65 milyar SPM rekanan yang harus dibayarkan.
“Makanya ada percepatan yang harus kami lakukan, dan beberapa item belanja yang harus kami tekan untuk menutupi pembayaran ini,” jelas Irsal.
Sementara itu, konsultan hukum AKB Mukhwas Rasyid mengatakan pihaknya memberikan waktu 3×24 jam bilamana DPRD Bone tidak menindaklanjuti aspirasi dan pernyataan sikap tersebut, maka pihak AKB akan kembali melakukan aksi dengan kekuatan yang lebih besar, dan akan menduduki DPRD sampai pembayaran di selesaikan.
“Pernyataan ini kami serahkan ke Wakil Rakyat untuk ditandatangani sebagai legalitas pegangan kami, untuk kami giring ke penegak hukum jika tidak di indahkan,” ujar Mukhwas.
Adapun beberapa aspirasi dan pernyataan sikap yang dibawa oleh AKB antara lain :
1. Mendesak kepada DPRD Bone wajib hukumnya mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Bone agar menyiapkan dana setiap pekerjaan fisik yang sudah dikontrakan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak rekanan/kontraktor wajib hukumnya disiapkan dananya.
2. Mendesak DPRD Bone untuk mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Bone agar membayarkan utangnya segera kepada pihak rekanan, dan hal ini tidak ada alasan hukum untuk tidak dibayarkan.
3. Mendesak DPRD Bone wajib hukumnya untuk melakukan rapat khusus dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone untuk membahas permasalahan ini.
