Buka Seminar Eksklusif Desa, Wabup Bone AAP Serukan Tata Kelola Berintegritas dan Beramal

WajahNegeri.Com, BONE — Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., menegaskan pentingnya integritas, ketulusan, dan profesionalisme dalam menjalankan pemerintahan desa. Hal itu disampaikannya saat menghadiri sekaligus membuka Seminar Eksklusif Desa bertema “Menata Hati, Menyatukan Langkah Menuju Pemerintahan Desa yang Berintegritas dan Beramal” di Aula Lamellong Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Sabtu (12/9/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan Lembaga Kajian Pancasila Lapatau Matanna Tikka bekerja sama dengan Forum Gerakan Pancasila tersebut diikuti para kepala desa dan bendahara desa se-Kabupaten Bone. Seminar mengusung semangat

“Integritas dalam Pengabdian, Beramal dalam Pelayanan.”

Seminar tersebut menjadi ruang penguatan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ketua Panitia H. Agus Genda bersama Ketua Forum Gerakan Pancasila, Andi Anzhari Arifin, S.H., menyampaikan bahwa seminar diharapkan dapat memperkuat pemahaman kepala desa dan bendahara dalam menjalankan pemerintahan serta mengelola keuangan desa secara profesional dan bertanggung jawab.

Sejumlah narasumber turut memberikan pemaparan, yakni Arsyad, S.Sos., M.Si., dari Inspektorat Bone, Dr. Drs. Andi Djalante, M.M., M.Si., Prof. Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H., serta Dewan Pakar Dr. Aksi Hamzah, S.E., M.Si.

Materi yang disampaikan mencakup pemerintahan, pengawasan, hukum, pengelolaan keuangan, hingga penguatan karakter aparatur desa.

Dalam pemaparannya, Dr. Aksi Hamzah menyoroti peran Forum Kajian Pancasila dalam pembinaan ideologi Pancasila dan etika pemerintahan di Kabupaten Bone. Pembinaan karakter tersebut juga menyasar tenaga pendidik mulai tingkat TK, SD hingga SMP.

Menurutnya, edukasi mengenai pelayanan publik dan pengelolaan anggaran juga menjadi bagian penting, termasuk mendorong transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Sementara itu, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin mengatakan desa merupakan garda terdepan pemerintahan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, membangun desa tidak cukup hanya berbicara mengenai anggaran, tetapi juga menyangkut regulasi, penguatan ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia.

Menurut AAP, ada tiga hal utama yang perlu diperkuat dalam membangun pemerintahan desa, yakni penguatan regulasi dan kebijakan, penguatan ekonomi desa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa.

Pada aspek regulasi, ia meminta pemerintah desa memahami aturan dengan baik agar berbagai program pembangunan, termasuk yang didukung Dana Desa dari pemerintah pusat, dapat berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Di bidang ekonomi, Wabup mendorong pemerintah desa tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi mulai mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing wilayah.

Ia juga mendorong pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta optimalisasi Koperasi Desa atau Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat.

Sementara untuk penguatan sumber daya manusia, AAP menegaskan kepala desa, perangkat desa, hingga bendahara harus memahami tugas dan fungsinya, termasuk tata kelola serta pelaporan keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga menekankan pentingnya pembinaan dan pendampingan sebelum persoalan pemerintahan desa masuk ke ranah hukum.

Namun, ia menegaskan pendekatan pembinaan bukan berarti memberikan ruang terhadap penyimpangan.

Menutup sambutannya, AAP mengajak seluruh kepala desa dan bendahara menjadikan integritas sebagai fondasi dalam menjalankan amanah pemerintahan.

Ia menambahkan, kondisi ekonomi Kabupaten Bone dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus menunjukkan tren positif. Sementara tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa-desa telah mencapai sekitar 95 persen.

Menurutnya, capaian tersebut harus terus dijaga dan dibarengi dengan perbaikan tata kelola pemerintahan serta pengelolaan keuangan desa.(*)