Putus Rantai Kemiskinan, Bupati Bone Tegaskan Sekolah Rakyat Jadi Solusi Konkret Akses Pendidikan Gratis

WajahNegeri.Com, BONE — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone terus memperkuat komitmen nyata dalam menghadirkan akses pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi kalangan kurang mampu. Langkah strategis ini diwujudkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Bone dengan menggelar agenda krusial bagi masa depan pendidikan di daerah tersebut, Senin (25/5/2026).


Pemkab Bone menyelenggarakan kegiatan “Sosialisasi Penjangkauan Calon Peserta Didik Sekolah Rakyat Kabupaten Bone Tahun Ajaran 2026/2027” yang bertempat di Gedung PKK Bone. Momentum ini menjadi tonggak penting dalam menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan demi mengentaskan problematika sosial melalui jalur formal.

Acara berskala daerah ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan tokoh kunci Kabupaten Bone, di antaranya Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong, SH, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bone, serta segenap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Turut hadir pula para camat, lurah, kepala desa, Kepala UPT Puskesmas, pendamping sosial, hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kabupaten Bone. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan kuatnya sinergitas dalam mengawal program prioritas tersebut.

Di balik pelaksanaan sosialisasi ini, terdapat sebuah misi kemanusiaan dan pembangunan yang fundamental: memastikan tidak ada lagi anak usia sekolah di Kabupaten Bone yang terpaksa kehilangan hak pendidikannya hanya karena terkendala faktor ekonomi keluarga. Sekolah Rakyat dirancang secara khusus untuk memotong hambatan finansial yang kerap menjadi tembok pembatas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, H. Jemmy, S.Sos., M.Si., dalam laporannya menjelaskan bahwa sosialisasi ini memiliki urgensi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh pemangku kebijakan mengenai eksistensi Sekolah Rakyat. Hal ini krusial guna menjamin akurasi data calon peserta didik agar benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang berada dalam kategori miskin ekstrem.

“Proses penjangkauan ini kami lakukan dengan sangat selektif dan terukur agar program ini tepat sasaran. Kami ingin memastikan bahwa seluruh peserta didik yang nantinya diterima di Sekolah Rakyat merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, sesuai dengan cita-cita awal dan tujuan mendasar dari pendirian sekolah ini,” ujar H. Jemmy.

Komitmen luhur tersebut kemudian dipertegas oleh Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., MM. Dalam arahannya yang bernada optimis namun penuh penekanan, beliau menyatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan jawaban konkret sekaligus solusi jangka panjang dari pemerintah daerah atas persoalan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat pra-sejahtera.

“Mulai saat ini, tidak boleh ada lagi anak atau siswa di Kabupaten Bone yang tidak bersekolah hanya karena persoalan biaya. Pemerintah telah menghadirkan Sekolah Rakyat di Bone secara khusus untuk menjawab, melayani, dan menuntaskan kebutuhan masyarakat kurang mampu di sektor pendidikan,” tegas Bupati Bone.

Lebih lanjut, Bupati Bone membeberkan bahwa perjuangan dalam mendirikan dan menghadirkan Sekolah Rakyat ini bukanlah sebuah proses yang instan maupun mudah. Beliau mengungkapkan, dirinya harus secara konsisten melakukan koordinasi dan diplomasi yang intensif hingga ke tingkat pemerintah pusat demi merealisasikan program monumental ini.

“Menghadirkan Sekolah Rakyat di daerah kita ini membutuhkan perjuangan yang besar dan tidak mudah. Saya pribadi harus empat kali bolak-balik berkoordinasi menemui Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, dan satu kali berkomunikasi langsung dengan Menteri Sosial. Ini adalah bentuk keseriusan kita demi masa depan anak-anak Bone,” ungkap Bupati.

Kerja keras dan dedikasi jajaran pemerintah daerah tersebut kini membuahkan hasil nyata berupa investasi sektor pendidikan bernilai fantastis bagi Kabupaten Bone. Kehadiran program Sekolah Rakyat ini berhasil menarik instrumen anggaran dan investasi sekitar Rp230 miliar, yang diproyeksikan menjadi fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul di masa depan.

Berdasarkan cetak biru perencanaan, Sekolah Rakyat tersebut akan dibangun dan berlokasi di kawasan Bajoe. Pemilihan lokasi ini diputuskan secara matang dengan pertimbangan strategis, yakni sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pembangunan kawasan tersebut sekaligus memperluas aksesibilitas pendidikan formal bagi masyarakat pesisir dan sekitarnya.

Kendati demikian, pemerintah daerah memberikan catatan dan pengawasan yang ketat: fasilitas pendidikan premium ini wajib diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Bupati menegaskan, transparansi dan akuntabilitas seleksi tidak boleh ditawar-tawar.

“Saya ingatkan dengan tegas, jangan sampai anak-anak yang menempuh pendidikan di sana nantinya justru bukan berasal dari keluarga miskin ekstrem. Pengawasan harus ketat, kita menghendaki program kemanusiaan ini seratus persen tepat sasaran,” kata Bupati mengingatkan.

Untuk angkatan pertama, Sekolah Rakyat direncanakan akan merekrut sebanyak 270 siswa. Oleh sebab itu, proses verifikasi data menjadi perhatian paling utama dalam tahapan implementasi ini. Pemerintah daerah akan mengerahkan tim untuk melakukan penyisiran, validasi, dan verifikasi faktual secara ketat di lapangan agar seluruh kriteria calon siswa terpenuhi tanpa celah manipulasi.

“Kami menginginkan putra-putri terbaik dari wilayah perdesaan yang direkrut betul-betul memenuhi standar kualifikasi sosial yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, langkah penyisiran dan verifikasi faktual akan dikawal secara ketat,” imbuhnya.

Hal yang paling krusial dan patut diapresiasi dari program ini adalah seluruh fasilitas pendidikan, sarana, prasarana, hingga biaya hidup penunjang di Sekolah Rakyat akan diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Strategi komprehensif ini dirancang bukan semata-mata untuk membuka akses sekolah, melainkan sebagai hulu ledak kebijakan jangka panjang guna memutus mata rantai kemiskinan, menekan angka pengangguran, serta mengeliminasi fenomena anak putus sekolah di Kabupaten Bone.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bone juga memaparkan capaian signifikan terkait pembaruan data kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Berdasarkan hasil pendataan manual yang dilakukan secara kolaboratif lintas OPD, jumlah warga dengan kategori miskin ekstrem di Kabupaten Bone mengalami penurunan drastis, dari yang semula berada di angka enam ribu jiwa, kini tersisa sekitar tiga ribu jiwa.

Pemerintah Kabupaten Bone saat ini menargetkan terbentuknya satu basis data kemiskinan ekstrem yang terintegrasi (single data system) agar intervensi berbagai program jaminan sosial di masa mendatang dapat berjalan dengan akurasi yang lebih tinggi dan akuntabel.

Tidak hanya berfokus pada dimensi literasi dan kemiskinan, persoalan pemenuhan gizi kronis atau stunting turut menjadi perhatian serius Bupati. Menurut pandangannya, penanganan stunting tidak boleh hanya dilihat dari sisi hilir seperti pemberian makanan tambahan atau asupan gizi secara temporer, melainkan harus menyentuh akar rumput, yaitu perbaikan pola hidup dan edukasi pola konsumsi di dalam rumah tangga.

“Tantangan nyata kita saat ini adalah masih adanya pola konsumsi rumah tangga yang kurang memenuhi standar gizi seimbang. Di sinilah peran Sekolah Rakyat hadir sebagai intervensi konkret dari pemerintah untuk mengedukasi, mengasuh, dan memperbaiki kualitas hidup generasi muda kita sejak dini,” jelasnya.

Menyadari kompleksnya tantangan lapangan, Bupati Bone menginstruksikan kepada seluruh jajaran aparatur pemerintahan, mulai dari kepala desa, lurah, camat, pendamping PKH, hingga jajaran tenaga kesehatan di tingkat UPT Puskesmas untuk terlibat aktif dan proaktif dalam mengawal proses rekrutmen. Setiap calon siswa yang didaftarkan wajib mengantongi rekomendasi resmi dari pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan setempat sebagai instrumen penguat verifikasi.

“Saya meminta dengan sangat, bantu kami dalam melakukan rekrutmen yang bersih dan akurat. Harus ada rekomendasi tertulis dan valid dari kepala desa, lurah, serta camat. Ini adalah instrumen pengaman agar program mulia ini tidak salah sasaran,” instruksi Bupati dengan tegas.

Lebih jauh, beliau menyuarakan optimisme tinggi bahwa Sekolah Rakyat ini kelak akan melahirkan generasi emas dan pemimpin masa depan yang lahir dari wilayah-wilayah terluar, terpencil, dan terjauh di Kabupaten Bone. Beliau meyakini keterbatasan ekonomi tidak akan mampu meredam potensi intelektual anak daerah.

“Saya optimis dan memastikan, dari rahim Sekolah Rakyat ini akan lahir para pemimpin hebat masa depan. Anak-anak yang berasal dari daerah terluar dan terjauh di Bone ini kelak yang akan berdiri di depan memimpin bangsa dan daerah ini,” pungkasnya dengan nada penuh keyakinan.

Keyakinan mendasar tersebut dinilai sangat rasional, mengingat catatan sejarah telah membuktikan bahwa Kabupaten Bone senantiasa konsisten melahirkan putra-putri terbaik yang berkiprah gemilang di panggung nasional, baik di jajaran menteri kabinet, petinggi lembaga negara, hingga kepala daerah di berbagai wilayah di Indonesia.

Menutup arahannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan untuk terus memperkuat sinergi, kolaborasi, dan integrasi dalam menghadapi tantangan multi-dimensional seperti kemiskinan ekstrem, gizi buruk, stunting, pengangguran, dan anak putus sekolah. Keberhasilan program Sekolah Rakyat ini ditegaskan menjadi tanggung jawab kolektif demi masa depan Kabupaten Bone yang lebih maju dan sejahtera.

“Kesuksesan rekrutmen dan keberlanjutan program Sekolah Rakyat ini tidak berada di tangan bupati semata, melainkan sangat bergantung pada komitmen, kejujuran, dan kerja keras para kepala desa, lurah, pendamping PKH, puskesmas, serta jajaran pemerintah kecamatan di lapangan,” tutupnya.

(Zul/Red)