Pupuk Subsidi Dijual Mahal, Ketua DPC KEPMI Bontocani Desak Distributor Dicopot

WajahNegeri.Com, Bone – Ketua DPC KEPMI Bone Kecamatan Bontocani, Nandayani, menyoroti dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, khususnya di Kecamatan Bontocani.

Nandayani menilai kondisi tersebut sangat merugikan petani karena harga pupuk subsidi di tingkat kios diduga melonjak hingga Rp125 ribu per zak. Padahal, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1117/Kpts/SR.310/M/10/2025, harga pupuk subsidi jenis Urea dan NPK berada di angka Rp90 ribu hingga Rp92 ribu per zak.

Menurut Nandayani, lonjakan harga ini terjadi karena distributor tidak menyalurkan pupuk sampai ke Lini IV atau kios akhir. Akibatnya, pengecer yang menjemput pupuk harus menanggung biaya angkut sendiri, dan biaya tersebut pada akhirnya dibebankan kepada petani.

“Kalau distributor tidak mampu menyalurkan pupuk sesuai aturan dan harga resmi pemerintah, sebaiknya dievaluasi atau dicopot saja. Jangan petani yang terus menjadi korban, apalagi sampai menanggung biaya angkut tambahan,” kata Nandayani, Senin (01/06/2026).

Ia menekankan bahwa pupuk subsidi merupakan program pemerintah untuk membantu petani menekan biaya produksi pertanian. Karena itu, distribusinya harus tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Nandayani meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait segera turun melakukan pengawasan terhadap distributor dan pengecer pupuk subsidi di wilayah Bontocani.

“Subsidi ini menggunakan anggaran negara untuk membantu masyarakat tani. Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan petani,” ujarnya.

Sebelumnya, masyarakat tani di Kecamatan Bontocani mengeluhkan tingginya harga pupuk subsidi di tingkat pengecer. Kondisi tersebut dinilai membebani petani di tengah meningkatnya kebutuhan biaya pertanian.

Dalam aturan pemerintah, penyaluran pupuk subsidi wajib dilakukan sesuai harga resmi yang telah ditetapkan. Dugaan penjualan di atas HET dinilai berpotensi merugikan petani penerima subsidi.